BITUNG - Ketua DPP PDI Perjuangan bidang hukum Ronny Palupessy nyatakan akan melakukan Pendampingan kepada Masyarakat Sipil dalam proses Pilkada 2024 di kota Bitung.
Pun berharap Pilkda kali ini jangan dicederai oleh kepentingan - kepentingan Politik yang menggunakam alat Negara untuk calon tertentu.
" Saya sebagai bidang hukum hadir di sini, tentunya melakukan advokasi pendampingan kepada kawan-kawan masyarakat sipil. Karena itu kami berharap bahwa proses Pilkada kali ini tidak tercederai oleh kepentingan-kepentingan politik yang menggunakan alat negara untuk calon tertentu." Tegas Ronny saat Konprensi Pers Bersama Insan Media, Jumat (22/11/2024).
PDI perjuangan kata Ronny tentunya menghormati proses hukum apapun yang ada tetapi sekali lagi kalau proses hukum yang dijalankan ini ada tendensi politik tentunya kami akan melawan dengan cara hukum.
" Saya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan bidang hukum Saya punya tanggung jawab akan hal seperti itu, Tukasnya.
Dirinya juga mengungkapkan bahwa dirinya berdarah Manado, dimana ibunya dari Sulawesi Utara.
Baca juga:
Tony Rosyid: Anies untuk Semua
|
"Jadi saya datang ke sini sekaligus pulang kampung. Sudah beberapa kali saya di sini kemarin saya dari Papua dan di sini saya menyemangati teman-teman karena Sulawesi Utara adalah kandang Banteng dan basis dari PDi perjuangan."terangnya
Lanjut dikatakan, dirinya punya kepentingan adalah menjaga basis dari PDI perjuangan. Dimana menurutnya sudah keliling beberapa kota, diantaranya Kotamobagu kemudian Talaud, Dimana Banyak panggilan-panggilan kepolisian.
" Hari ini saya datang ke Bitung untuk mendukung pasangan dari PDI Perjuangan saudara Geraldi dan saudara Erwin." Ungkapnya
Ronny juga optimis bahwa Bitung yang merupakan pemilih terbesar PDI perjuangan akan memenangkan pertarungan ini kenapa, tukasnya, karena program-program yang sudah dilaksanakan oleh ketua DPC PDI perjuangan Bitung yang sekaligus sebagai walikota Bitung yang program bagusnya adalah BPJS Kesehatan untuk masyarakat Bitung.
" Kita sudah lihat kerja nyatanya beliau dengan KTP saja orang bisa dapat pelayanan kesehatan secara gratis." Kata Ketua Bidang Hukum DPP PDI Perjuangan ini
Lanjut dikatakan, ada pelayanan pendidikan untuk beasiswa-beasiswa untuk anak-anak yang ada di Bitung. Sudah beberapa yang anak-anak dari Bitung ini diberangkatkan ke luar negeri dan ini bagus buat kami.
Dan yang lainnya ungkap Ronny. beliau ini dijuluki moderasi keberagamaan, kita tahu sendiri bahwa di Bitung ini banyak latar belakang agama latar belakang budaya dan berbagai dari daerah yang ada di kota Bitung ini dan Pak maurits Mantiri berhasil Bagaimana membangun keberagamaan di kota Bitung.
Nah, kami melihat tambahnya bahwa ini adalah visi misi dari PDI Perjuangan karena berdasarkan visi misi PDI perjuangan adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan keberpihakan kepada masyarakat kecil yang kita sebut biasanya wong cilik.
Menurutnyab, ini nyata, karena yang menyalonkan ini Kita tahu bersama adalah saudara Geraldi sudah punya rekam jejak juga sebagai anggota DPRD yang sudah punya pengalaman maka kami dari DPP PDI perjuangan menugaskan saudara Geraldi untuk melanjutkan kepemimpinan dari Pak Maurits mantiri.
Dengan proses yang ada, tadi di kampanye jelasnya, kita lihat Bagaimana antusias masyarakat dan di sini kita mengajak juga masyarakat untuk mengawal proses yang ada ini yang tinggal 5 hari lagi untuk bersama-sama datang ke TPS jaga TPS jaga kotak suara kalau ada intimidasi ada kriminalisasi masyarakat bisa ikut mengawasi dengan handphonenya merekam viralkan melaporkan kepada tim hukum.
" Kami sudah bentuk tim hukum di Sulawesi Utara di setiap kota wilayah dan Kami standby sudah ada call centernya kita siap 24 jam untuk mengawal proses Pilkada kali ini dan kami optimis bahwa ini perjuangan akan menang di Sulawesi Utara." Tandasnya.
Ronny juga mengingatkan kepada TNI/Polri, maupun ASN, Pejabat Daerah, kepala Desa, sudah ada putusan MK No. 136 dimana putusan tersebut mengatur ancaman pidana terhadap TNI/polri yang berpihak kepada salah satu paslon.
" Saya mengajak sekaligus meminta kawan-kawan media dan juga masyarakat sipil untuk mendukung proses ini, ikut mengawasi, mengawal keputusan 136 ini agar Pemilihan Pilkada kali ini itu benar-benar berlangsung dengan luber dan jurdil. Kami percaya bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan maka kami harus menjaga proses demokrasi ini agar berjalan dengan baik dan lancar." Tndasnya
Diakhir dirinya juga dengan tegas menyampaikan kepada rekan-rekan Polri yang ada di tingkatan yang di bawah Tolong jangan mengikuti perintah atasan yang salah, Kalau mengikuti perintah atasan yang salah, yang melanggar undang-undang Pilkada kemudian ujungnya adalah kena sanksi pidana Siapa yang bertanggung jawab.
"Dimana kata dia Sudah banyak contoh kasus, anggota kepolisian yang kena sanksi pidana akibatnya apa karirnya hancur warganya juga jadi bermasalah.
" Saya berharap semua proses ini berjalan baik masyarakat ikut mengawal media masa ikut mengawal teman-teman dari masyarakat sipil, NGO juga ikut mengawal. Ribuan mata masyarakat sekarang sudah mengetahui bahwa sudah ada putusan MK 136 sekali lagi kita jaga kondisivitas Pilkada di kota Bitung agar berjalan baik dan jangan mengintervensi atau mengintimidasi masyarakat, " pungkasnya. (AH)